Home » » Rasionalisasi PNS Jadi Sejarah Pertama dalam Kepegawaian di Indonesia

Rasionalisasi PNS Jadi Sejarah Pertama dalam Kepegawaian di Indonesia

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Rencana pemerintah untuk melakukan rasionalisasi jumlah PNS sebanyak 1 juta PNS hingga tahun 2019 ternyata merupakan program pertama yang dilakukan sejak negara Indonesia berdiri. Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, sebelumnya program ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia.

"Ini yang pertama sebelumnya belum pernah. Sampai tahun 2016 tidak ada rasionalisasi seperti ini," kata Herman sebagaiman admin kutip dari Okezone.

Rasionalisasi PNS Jadi Sejarah Pertama dalam Kepegawaian di Indonesia


Rasionalisasi ini PNS ini nantinya akan dilakukan pada seluruh daerah di Indonesia. Apabila Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai percepatan pemetaan Aparatur Sipil Negara (ASN) usia menjelang akhir tahun 2016, maka penilaian kinerja PNS akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang.

"Sebentar lagi selesai Permennya. Saat ini masih upaya finalisasi. Kalau sudah selesai tahun 2017 kita akan mulai penilaian," jelasnya.

Upaya penilaian ini pun akan dilakukan bersama pemerintah daerah. Dengan begitu, maka penilaian diharapkan dapat dilakukan secara detil.

Soal Pemecatan, PNS Daerah dan Pusat Tak Dibedakan

Sementara itu Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana akan melakukan rasionalisasi jumlah PNS. Rencana ini sesuai dengan program pembangunan infrastruktur dan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Rasionalisasi ini tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat. Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, pemerintah daerah justru menjadi target utama karena telah menghabiskan 50 persen anggaran daerah untuk belanja pegawai.
Baca juga: Empat Kelompok Pemetaan Kinerja PNS
Rencana ini pun dipastikan akan diterapkan sama rata antara pemerintah pusat dan daerah. Aturan ini kini masih tengah dipersiapkan melalui Peraturan Menteri PAN-RB tentang percepatan pemetaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Aturannya sama, tidak ada yang berbeda. Sama antara pusat dan daerah," kata Herman kepada Okezone di Jakarta.

Rasionalisasi ini ditargetkan akan menyasar 1 juta PNS pada seluruh daerah di Indonesia. Ditargetkan, rencana ini dapat menghemat anggaran untuk dapat digunakan pada pembangunan infrastruktur.

"Rasionalisasi bisa dilakukan melalui pensiun dini atau mekanisme lainnya. Ini yang sedang kita kaji," jelasnya.

Demikian informasi yang dapat admin share sebagaimana dikutip dari okezone.com. Semoga bermanfaat, terima kasih dan wassalam.
Previous
« Prev Post

0 komentar:

Post a Comment