Latest News

Inilah Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 Menteri telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari. Keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.


Surat Keputusan Bersama Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 tersebut mengatur tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Untuk hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari yang terdiri dari 16 hari untuk libur nasional tahun 2018, dan 5 hari untuk cuti bersama.

SKB tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

Dalam surat keputusan bersama tersebut juga mengatur unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat baik ditingkat pusat ataupun daerah, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan lainnya untuk mengatur penugasan pegawai  atau karyawan pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelenggara pelayanan publik tetap beroperasi melayani masyarakat, meskipun hari libur nasional.

Adapun rincian Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018 tersebut adalah sebagaimana gambar di atas atau dapat unduh .Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut di akhir postingan. Terima kasih, semoga bermanfaat, wassalamu'alaikum.wr.wb.

Unduh:

Batas Usia Pensiun bagi PNS Jabatan Fungsional

Batas Usia Pensiun PNS Jabatan Fungsional

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Dengan dikeluarkannya Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Bagi PNS Yang Memegang Jabatan Fungsional.

Batas Usia Pensiun bagi PNS Jabatan Fungsional

Mengacu pada Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor:  11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , menurut surat tersebut telah ditentukan sebagai berikut:

PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu:
  • 1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
  • 2. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
  • 3. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

Adapun Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional)  yang ditentukan dalam undang-undang, menurut surat ini, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, menurut surat ini, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.

Sedangkan PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, menurut surat ini, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Surat Kepala BKN ini:
  • a. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun;
  • b. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; dan
  • c. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama, batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun.

PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menurut Surat Kepala BKN ini,  batas usia pensiunnya diatur sebagai berikut:

1) berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1957) atau kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun.

2) berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum 7 April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.

3) berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.

4) berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum 7 April 1959) dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lahir pada bulan April 1957 dan seterusnya serta menduduki jabatan fungsional ahli utama yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam  puluh) tahun, menurut Surat Kepala BKN ini, batas usia pensiunnya menjadi 65 (enam puluh lima) tahun. (ARL/Humas MenPANRB/BKN)

Demikian informasi yang dapat admin share seperti dirilis laman resmi menpan.go.id (11/10/2017). Semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Cara Cek Info GTK 2017 Melalui SIM PKB

Cara Cek Info GTK 2017 Melalui SIM PKB

Assalamu’alaikum.wr.wb.


Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Salah satu tugas bersama operator sekolah dan guru yang sudah sertifikasi maupun belum adalah masing-masing saling membantu dan berkoordinasi dalam mewujudkan validnya data yang ter-entri dan terkirim dari aplikasi dapodik ke server pusat.

Cek Info GTK 2017 Melalui SIM PKB

Jika operator sekolah bertugas melakukan entry data yang bersumber dari F-SEK, F-PD, dan F-PTK. Maka tugas PTK adalah melakukan Cek Verifikasi Data di website yang ditentukan. Harap diingat, tugas Operator Sekolah hanya entry data. Seyogyanya para guru juga melakukan verifikasi datanya sendiri.

Jika ditemukan data tidak valid, minta PTK yang bersangkutan berkoordinasi dengan Operator Sekolah untuk proses pembetulan. Kalau kemudian PTK tak memiliki kemampuan untuk Cek Verifikasi data, dan meminta bantuan Operator Sekolah, itu masalah lain. Tentu saja PTK yang bersangkutan harus ‘mengerti’ sehingga tak ada pihak yang harus dirugikan.

Sesuai dengan judul di atas, kali ini admin kolomedu yang menjabat guru sekaligus operator sekolah akan membantu Bapak Ibu untuk mengecek data info GTK terbaru apakah sudah valid atau belum, sebagai salah satu syarat terbitnya SKTP.

Selain itu juga untuk melihat detail kesalahan info PTK sehingga jika ada data yang salah bisa segera diperbaiki melalui aplikasi dapodik sekolah. Perbaikan data PTK akan diakomodir selama SKTP guru tersebut belum terbit dan belum melewati semester berjalan (merujuk situs resmi info.gtk.kemdikbud.go.id).

Satu yang perlu diingat untuk tahun pelajaran 2017-2018 info PTK/GTK hanya bisa dicek melalui SIM PKB. Jadi pastikan Anda sudah terdaftar dan mempunyai Account di SIM PKB. Jika belum silahkan hubungi ketua kelompok KKG Anda, karena yang berwenang untuk mencetak akun PKB adalah ketua komunitas.

Baiklah langsung saja pada panduan terbaru "cara cek info PTK tahun 2017":

CARA PERTAMA:

1. Buka laman resmi SIMP PKB melalui link https://paspor.simpkb.id/.

2. Login menggunakan Account SIM PKB (nomor peserta UKG) seperti gambar dibawah ini.


Cek Info GTK 2017 Melalui SIM PKB

3. Setelah login silahkan cari menu Layanan menu GTK lalu buka layanan tersebut.


SIM PKB

4. Selanjutnya akan muncul Info GTK Anda di tab baru. Silahkan cek atau cetak info SKTP Anda melalui fitur Cetak Pdf/Printer seperti di bawah ini.

Info GTK 2017 Melalui SIM PKB

Bagaimana, mudah sekali bukan?. Demikian panduan terbaru "Cara Cek Info GTK 2017 Melalui SIM PKB" yang dapat admin share, semoga bermanfaat, terima kasih, SALAM SATU DATA, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Nomor Peserta UKG Harus Diisi di Aplikasi Dapodikdasmen

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Nomor peserta Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang terletak pada menu Nilai Test dalam Aplikasi Front End Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) harus diisi oleh guru-guru yang telah mengikuti UKG.


Nomor UKG tersebut akan digunakan sebagai acuan melihat data Info GTK pada SIMPKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Apabila dikosongkan maka guru belum dapat melakukan pengecekan data pada Layanan Info GTK yang terletak dalam laman SIMPKB, yang berkonsekuensi pada informasi layak-tidaknya memperoleh tunjangan profesi.

Beberapa penjelasan terkait input data UKG dalam aplikasi dapodik adalah sebagai berikut :
  • Bertujuan untuk digunakan dalam proses integrasi SIMTUN dan SIMPKB.
  • Belum 100% guru yang memiliki NUPTK sehingga ada data yang tidak match antara SIMTUN dan SIMPKB.
  • Untuk memudahkan proses integrasi, dipandang perlu  jembatan 2 sistem tersebut, dibutuhkan nomor unik  yaitu nomor peserta UKG.
  • Nomor peserta UKG ini yg di ambil sebagai nomor unik untuk mengidentifikasi data individu antar 2 sistem khususnya bagi PTK-PTK yg tidak memiliki NUPTK.
  • Nilai UKG tidak wajib di input pada Aplikasi Dapodik. Apabila nilai UKG belum diketahui, untuk sementara dapat diisi dengan angka 0 (nol).

Untuk itu diharapkan seluruh rekan guru dapat memberikan data yang valid kepada Operator Dapodikdasmen di masing-masing Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal)/Sekolah Induk.

Demikian informasi yang dapat admin share, semoga bermanfaat, wassalamu’alaikum.wr.wb.