Latest News

Presiden akan Menata Ulang Regulasi Sekolah Lima Hari

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi dimanapun berada.

Presiden Joko Widodo akan menata ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur tentang kegiatan belajar mengajar lima hari. Hal itu sebagai bentuk respons Presiden atas aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai model pendidikan di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin sebagaimana dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Presiden akan Menata Ulang Regulasi Sekolah Lima Hari
Foto: Biropers

"Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula Peraturan Menteri (Permen), mungkin akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres)," ujarnya di Jakarta, Senin (19/06).

Disebutkan bahwa penataan ulang terhadap aturan itu nantinya akan melibatkan sejumlah menteri terkait. Tidak hanya itu, proses tata ulang juga akan melibatkan masyarakat sehingga aspirasi mereka dapat dituangkan dalam aturan yang akan dibuat.

"Di dalam penyusunannya akan melibatkan selain menteri-menteri terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, mungkin juga ada kaitannya dengan Menteri Dalam Negeri, juga akan melibatkan nanti ormas-ormas Islam termasuk melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain," ucapnya.

Adapun persoalan yang dibahas dalam aturan tersebut diharapkan tidak lagi hanya mengatur waktu atau lamanya pembelajaran saja, tapi juga secara menyeluruh. "Diharapkan bahwa peraturan itu menyeluruh, komprehensif dan bisa menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat," tutur K.H. Ma'ruf Amin.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan penguatan karakter para pelajar Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menangkal kemungkinan berkembangnya paham-paham radikalisme.

"Mungkin judulnya akan diganti bukan lima hari sekolah, tetapi mungkin yaitu pendidikan penguatan karakter," ucap Ma'ruf Amin.

Dirinya pun berharap peraturan tersebut akan segera diselesaikan sehingga keharmonisan di masyarakat kembali tercipta. "Mudah-mudahan tidak terlalu lama Perpres ini akan bisa dihasilkan dan suasana akan menjadi harmoni, tenang, dan tidak ada masalah lagi," ujar Ma'ruf Amin.

Demikian informasi yang dapat admin share seperti dilansir laman resmi kemenag.go.id. Semoga bermanfaat, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Soal UN Tahun 2018 Sebagian Besar Masih Berupa Pilihan Ganda

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi dimanapun berada.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuat soal UN lebih bervariasi pada penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun 2018 mendatang.

Soal UN tahun 2018 sebagian besar memang masih berupa pilihan ganda. Namun, Kemendikbud juga akan menggunakan soal yang tidak hanya berupa pilihan ganda. Beberapa soal bisa berupa mengisi jawaban, pilihan yang tidak tunggal, esai, atau bentuk lainnya.

Soal UN Tahun 2018 Sebagian Besar Masih Berupa Pilihan Ganda

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam mengatakan, bentuk soal UN yang variatif itu bertujuan untuk mengukur level kognisi siswa lebih dalam. Variasi soal juga diharapkan bisa mendorong siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill (HOTS) yang menjadi tuntutan kompetensi generasi abad 21.

“Kami berusaha, mulai tahun depan soal UN tidak lagi semuanya pilihan ganda. Sehingga dapat mengukur level kognisi siswa lebih dalam,” ujar Nizam saat jumpa pers tentang hasil UN SMP di Kantor Kemendikbud, Jakarta, seperti dirilis laman resmi kemdikbud.go.id, Kamis (15/6/2017).

Nizam menuturkan, penerapan soal UN yang tidak hanya berbentuk pilihan ganda juga dapat mengukur ketuntasan belajar siswa. Saat ini, katanya, banyak guru maupun siswa yang belum sepenuhnya menyadari bahwa UN dapat mengukur ketuntasan belajar siswa. Padahal soal UN dibuat dengan berbasis kurikulum. “Jadi kurikulumnya juga harus dituntaskan (di sekolah). Kalau (soal) ujiannya sesuai dengan kurikulum, maka seharusnya tidak ada masalah,” kata Nizam.

Menurut Nizam, yang sering terjadi adalah kecenderungan guru-guru untuk men-drill siswa dengan kisi-kisi saja, sehingga tidak menuju pada ketuntasan belajar. Padahal sejak dua tahun lalu, melalui soal UN, Kemendikbud telah melakukan perubahan level kognisi siswa di semua mata pelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Karena itulah mulai tahun 2018 juga akan dilakukan perubahan untuk bentuk soal UN.

“Kita akan mengurangi soal pilihan ganda. Tujuannya untuk membuat kognisi siswa lebih dalam dan mencapai ketuntasan kurikulum. Itu baru aspek kognisi, belum termasuk aspek afeksi dan keterampilan yang tak kalah penting, seperti sikap dan perilaku,” ujar Nizam. (Desliana Maulipaksi)

Demikian informasi tentang rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat soal UN lebih bervariasi pada penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun 2018 mendatang. Semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Kebijakan Lima Hari Sekolah Dilakukan Bertahap

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi dimanapun berada.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dijelaskan bahwa kebijakan lima hari sekolah akan mulai diterapkan pada tahun pelajaran baru 2017/2108. Hari sekolah yang dimaksud dalam Permendikbud ini adalah delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu.

Kebijakan Lima Hari Sekolah Dilakukan Bertahap

Baca sebelumnya: Perkuat Pendidikan Karakter, Ini Kegiatan dalam Delapan Jam di Sekolah
Namun demikian, Kemendikbud tidak memaksakan sekolah yang belum siap mengimplementasikan kebijakan tersebut. “Tidak benar bahwa ini berlaku langsung semua (sekolah) pukul rata, tanpa memperhatikan ini,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad dalam jumpa pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (14/6).

Ia menjelaskan, dalam hal kesiapan sumber daya sekolah, mulai dari tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana, serta akses transportasi belum memadai, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. “Artinya (sekolah-sekolah ini) tidak harus (melaksanakan Permendikbud) pada tahun pelajaran baru ini,” tuturnya seperti admin kutip dari laman resmi kemdikbud.go.id (14/06/2017).

Hamid menambahkan, pihak yang menilai kesiapan sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Untuk itu, bagi sekolah yang belum siap, maka tugas pemerintah daerah dan yayasan penyelenggara pendidikan untuk bersama-sama melengkapi sumber daya yang diperlukan oleh sekolah.

“Sekolah yang karena kendala sarana prasarananya, sehingga tidak bisa dilaksanakan tahun ini, maka secara bertahap dengan dipenuhinya ini, tahun depan bisa bertambah dan bertambah. Tetapi untuk sekolah, karena kendala transportasi dan keamanan, kita tidak akan memaksakan, hingga anak-anak kita betul-betul aman untuk mengikuti ketentuan ini,” jelas Hamid. 

Dalam kesempatan itu, Hamid juga mengatakan, untuk tahun pelajaran baru ini, Kemendikbud telah menyiapkan sebanyak 9.830-an sekolah yang gurunya sudah dilatih dan memadai sumber daya sekolahnya untuk mulai menerapkan kebijakan tersebut. Jumlah tersebut diharapkan bertambah setelah Kemendikbud melakukan sosialisasi kepada para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota pada Juni Ini.

Demikian informasi yang dapat admin share, semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Perkuat Pendidikan Karakter, Ini Kegiatan dalam Delapan Jam di Sekolah

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Perkuat Pendidikan Karakter, Ini Kegiatan dalam Delapan Jam di Sekolah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Berdasarkan Permendikbud tersebut, mulai tahun pelajaran 2017/2018 hari sekolah dilaksanakan selama delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu untuk penguatan pendidikan karakter (PPK). Delapan jam di hari sekolah itu digunakan bagi siswa untuk melaksanakan tiga bentuk kegiatan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum, yaitu belajar sesuai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum masing-masing jenjang pendidikan.

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum. Kegiatan kokurikuler bisa berupa kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter siswa.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian siswa secara optimal. Kegiatan ekstrakurikuler bisa berupa kegiatan krida (olahraga), karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya terdapat di sekolah antara lain Paskibra, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), atau Klub Basket.

Kegiatan keagamaan juga termasuk di dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi (pemberian pelajaran dalam ilmu agama Kristen), retreat, baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam pelaksanaan hari sekolah dapat dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah dapat melakukan kerja sama antarsekolah, dengan lembaga keagamaan, maupun dengan lembaga lain yang terkait dengan pendidikan karakter.

Namun, kebijakan delapan jam sehari di sekolah ini tidak berlaku mutlak bagi seluruh sekolah di Indonesia. Bagi sekolah yang belum siap dalam hal sumber daya maupun akses transportasi yang belum memadai di daerahnya, pelaksanaan ketentuan hari sekolah itu dapat dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib menjamin pemenuhan sumber daya pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, termasuk ketersediaan akses transportasinya.

Kebijakan delapan jam dalam satu hari di sekolah merupakan implementasi dari Nawacita, yakni sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter (PPK). Hal itu tersirat dalam Nawacita butir ke-8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Aspek pendidikan yang dimaksud antara lain semangat bela negara dan budi pekerti yang harus terdapat di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. (Desliana Maulipaksi)

Informasi selengkapnya tentang Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 dapat diunduh di akhir postingan. Semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Sumber: kemdikbud.go.id (13/06/2017)

Unduh: