Latest News

Inilah 10 Jenis Pemberhentian PNS yang Diakomodir dalam Perka BKN

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Sebagai tindak lanjut penyusunan 13 Peraturan Kepala BKN sebagai regulasi teknis dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang juga merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali lakukan pembahasan finalisasi Perka BKN yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Inilah 10 Jenis Pemberhentian PNS yang Diakomodir dalam Perka BKN
Image: @bkn.go.id

Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Haryomo Dwi Putranto dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan 13 Perka BKN turunan PP 11/2017 yang digelar Selasa, (20/09/2017) di Jakarta merupakan rapat pembahasan kedua setelah sebelumnya digelar Pembahasan perumusan Perka BKN tentang Cuti PNS pada 15 Agustus 2017.
Baca juga: PP No. 11/2017: Pengadaan PNS Dilakukan Secara Nasional
Ditargetkan Perka BKN tentang Cuti PNS dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberhentian PNS rampung sebelum akhir 2017, setelah sebelumnya Perka BKN tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi diterbitkan pada 17 Juli 2017.

“Untuk Perka BKN tentang Cuti PNS sudah dalam tahap finalisasi dan optimistis rampung pada tahun ini,” jelasnya seperti dirilis laman resmi bkn.go.id (20/09/2017).

Adapun  10 (sepuluh) jenis pemberhentian PNS yang diakomodir di dalam Perka BKN ini, adalah sbb:

1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri;
2. Mencapai Batas Usia Pensiun;
3. Tidak Cakap Jasmani dan/ Rohani;
4. Meninggal Dunia, Tewas atau Hilang;
5. Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan;
6. Pelanggaran Disiplin;
7. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden, Ketua/Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota;
8. Menjadi Anggota dan/ atau Partai Politik;
9. Tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara;
10. Karena Hal lain:
  • Tidak melapor setelah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
  • Menggunakan ijazah palsu;
  • Tidak melapor setelah menjalankan tugas belajar.

Demikian informasi yang dapat admin share. Semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017 dengan Total Hadiah Ratusan Juta

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Dalam rangka meningkatkan budaya mutu pendidikan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Lomba Penulisan Artikel Ilmiah yang terdiri dari:
  • 1. Lomba menulis bagi siswa SD/MI kelas III-VI tahun pelajaran 2017/2018,
  • 2. Lomba menulis artikel ilmiah populer, dan
  • 3. Lomba menulis feature sekolah dasar bagi peserta semua kalangan, tidak terbatas usia dan profesi.

Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017

Adapun tema dan subtema untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

A. Tema “Sekolahku”

Lomba menulis bagi siswa SD/MI dengan subtema:
  1. Sekolahku Menyenangkan
  2. Aku dan Buku
  3. Guruku Idolaku
  4. Aku Suka Belajar
  5. Meneliti itu Asyik
  6. Berkesenian di Sekolahku yang Menyenangkan
  7. Berolahraga di Sekolahku yang Menyenangkan
  8. Kebun Sekolahku
  9. Belajar Bahasa Daerah Menyenangkan di Sekolahku

B. Tema “Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Dasar”

Lomba menulis artikel ilmiah populer dengan subtema:
  1. Pengelolaan Sanitasi di Sekolah Dasar
  2. Menumbuhkan Budaya Baca di Sekolah Dasar
  3. Inovasi Tata Kelola Sekolah di Sekolah Dasar Negeri
  4. Optimalisasi Pembelajaran e-learning di Sekolah Dasar
  5. Revitalisasi Komite Sekolah di Sekolah Dasar
  6. Strategi Mencegah dan Menanggulangi Tinggal Kelas dan Putus Sekolah di Sekolah Dasar
  7. Teknik Pembelajaran Efektif di Sekolah Dasar
  8. Menguatkan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dasar Negeri
  9. Menguatkan Pembelajaran di Daerah 3T (Terdepan Terluar dan Tertinggal)
  10. Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Sekolah Dasar
  11. Penggunaan Gadget yang Baik Bagi Siswa SD

C. Lomba menulis feature sekolah dasar dengan subtema:
  1. Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar
  2. Menjadikan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Sekolah Rujukan bagi Sekolah Dasar Lain
  3. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar
  4. Melaksanakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar
  5. Implementasi Gerakan Literasi di Sekolah Dasar

Penghargaan untuk masing-masing lomba:
  • 3 naskah terbaik I, hadiah @Rp 20.000.000,-
  • 5 naskah terbaik II, hadiah @Rp 15.000.000,-
  • 7 naskah terbaik III, hadiah @Rp 10.000.000,-
  • 10 naskah finalis, hadiah @Rp 2.000.000,-

Pengiriman Naskah:

1. Naskah diterima Panitia paling lambat tanggal 15 Oktober 2017 (stempel pos).
2. Naskah yang telah dikirim tidak dikembalikan oleh Panitia.
3. Naskah yang menjadi finalis akan menjadi hak kemdikbud.
4. Naskah cetak (hardcopy) dikirim sebanyak 2 salinan:
a. Salinan pertama ditulis identitas penulis.
b. Salinan kedua tanpa identitas penulis.
5. Naskah cetak (hardcopy) diamplop, ditulis jenis lomba yang diikuti dan dikirim melalui pos ke:
Panitia Lomba Penulisan Artikel Ilmiah
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Kemdikbud
Gedung E Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
6. File naskah (softcopy) dilengkapi identitas penulis dikirim ke email:
pembelajaran.ditpsd@kemdikbud.go.id
Untuk informasi informasi lebih lengkap terkait Ketentuan umum dan Pengiriman naskah dapat Anda unduh di akhir postingan.

Demikian pengumuman Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Sekolah Dasar Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Unduh:

Presiden Jokowi Telah Teken Perpres No. 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dengan ditandatanganinya Perpres ini, Presiden berharap polemik yang menyangkut pelaksanaan waktu belajar di sekolah segera berakhir.

“Saya sangat berbahagia sekali bahwa semuanya memberikan dukungan penuh terhadap Perpres Penguatan Pendidikan Karakter ini,” kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip laman resmi setkab.go.id, Rabu (6/9) siang.

Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Presiden Jokowi bersama Pimpinan Ormas Islam
saat memberikan keterangan pers (image:setkab/BPMI Setpres)

Menurut Presiden, Perpres ini akan menjadi payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, wali kota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter di sekolah, madrasah, mau pun dalam masyarakat.

“Nantinya akan ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Sehingga penerapan implementasi di lapangan betul-betul segera bisa kita laksanakan,” ungkap Presiden Jokowi.

Sebelum menandatangani Perpres tersebut, Presiden Jokowi terlebih dahulu berdikusi dengan perwakilan dari lembaga maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan di Istana Merdeka. Tampak hadir di antaranya perwakilan dari PBNU, MUI, Muhammadiyah, ICMI, Al Irsyad Al Islamiyah, Dewan Dakwa Islam Indonesia, dan PP Persis.

Menurut Presiden, dalam pertemuan dengan perwakilan atau pimpinan Ormas Islam itu mereka memberikan masukan terkait Perpres Nomor: 87 Tahun 2017. “Semuanya memberikan masukan, sehingga Perpres tersebut betul-betul komprehensif,” jelas Presiden.

Dengan terbitnya Perpres Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter itu maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah otomatis tidak berlaku lagi.

Materi Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Dalam Perpres ini disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

PPK, menurut Perpres ini, memiliki tujuan: a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

“PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab,” bunyi Pasal 3 Perpres ini.

Ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter ini meliputi: a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas: 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal; 2. PPK pada Nonformal; 3. PPK pada Informal, b. pelaksana dan c. pendanaan.

Penyelenggaraan

Ditegaskan dalam Perpres ini, Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: a. Intrakurikuier; b. Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler, dan dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.

PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, dan merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru.

Ditegaskan dalam Perpres ini, penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler, menurut Perpres ini, merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.

Dan penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Alquran dan kitab suci lainnya,” bunyi Pasal 7 ayat (5) Perpres ini.

Perpres ini juga menyebutkan, bahwa penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

“Ketentuan hari sekoiah sebagaimana dimaksud diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/ Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masingmasing,” bunyi Pasal 9 ayat (2) Perpres ini.

Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/ Madrasah mempertimbangkan: a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; b. ketersediaan sarana dan prasarana; c. kearifan lokal; dan d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Adapun penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal, menurut Perpres ini, dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya, dan merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan dalam Perpres ini, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian informasi yang dapat admin share, untuk lebih lengkap terkait Perpres No. 28 Tahun 2017 silahkan unduh di akhir postingan. Terima kasih, semoga bermanfaat, wassalamu’alaikum.wr.wb.

Unduh:

Mengatasi Internal Error: .NET Framework Version 2.0 Not Found saat Instal Add-Ins Quran in Ms Word di Windows 10

Assalamu’alaikum.wr.wb.

Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.

Salah satu permasalahan saat menginstal aplikasi Add-Ins Quran in Ms Word seperti yang telah admin posting (baca: Download Aplikasi Qur'an in Ms Word) di Windows 10 adalah adanya notifikasi  Internal Error: .NET Framework Version 2.0 Not Found. Hal ini terjadi karena NET Framework Version 2.0 belum terinstal di laptop/PC kita.

Internal Error: .NET Framework Version 2.0 Not Found

Perlu kita ketahui, .NET Framework Versi 2.0 merupakan salah satu perangkat lunak yang bisa dibilang wajib terinstal di Windows 10. Jika perangkat lunak ini belum terinstal di laptop jangan kaget jika suatu saat Anda menginstal sebuah aplikasi akan menerima notifikasi “Internal Error: .NET Framework Version 2.0 Not Found”. Namun jika tidak ada notifikasi pesan tersebut berarti laptop Anda sudah terinstal, jadi gak perlu khawatir J .

Menurut pengalaman admin pribadi biasanya perangkat lunak .NET Framework sudah terintegrasi (jadi satu) dengan windows bawaan saat Anda menginstal Windows. Andaikan masih muncul .NET Framework Version 2.0 Not Found, sepertinya Windows perlu diupdate.

Tapi tunggu dulu, ada cara lain buat Anda tanpa Anda harus mengupdate Windowsnya.

Lalu bagaimana cara mengatasi Internal Error: .NET Framework Version 2.0 Not Found di Windows 10?

Pertama, silahkan unduh .Net Framework 2.0 melalui wesite resmi: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639.

Kedua, setelah masuk halaman unduh, silahkan download aplikasi tersebut. Harap diingat, saat mengunduh jangan lupa sesuaikan dengan System Operasi Anda. Jika Anda pengguna OS 32bit, pilih NetFx20SP2_x86.exe, begitu sebaliknya.

Ketiga, setelah terunduh silahkan install aplikasi tersebut seperti biasa. Jangan lupa restart laptop/PC selesai menginstal.

Untuk menguji apakah .NET Framework Version 2.0 sudah berhasil diintasl di Windows 10 Anda, silahkan install aplikasi Add-Ins Quran in Ms Word yang sebelumnya gagal diinstal di laptop/PC Anda. Jika aplikasi berhasil diinstal berarti NET Framework Version 2.0 sudah terinstal dengan baik. Jika belum silahkan ulangi lagi sesuai cara di atas.

Demikian cara mengatasi Internal Error: .NET Framework Version 2.0 Not Found di Windows 10 saat menginstal Add-Ins Quran in Ms Word. Semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamu’alaikum.wr.wb.