Assalamu’alaikum.wr.wb.
Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.
Sebelum direshuffle, Yuddy Chrisnandi yang sebelumnya menjabat Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan surat dengan nomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 terkait informasi pengadaan aparatur sipil negara (ASN) 2016.
Dalam surat yang ditandatangani Yuddi pada 25 Juli, itu menyatakan bahwa pemerintah pada 2016 ini membatasi penerimaan pegawai baru dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan, guru garis depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan THL-TB penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian setelah lulus seleksi dengan sistem computer assited test (CAT).
Selain itu, lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya tertunda, serta Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) juga mendapat pengecualian.
Salam sejahtera dan bahagia bagi Anda pengunjung Kolom Edukasi di manapun berada.
Sebelum direshuffle, Yuddy Chrisnandi yang sebelumnya menjabat Menteri Dalam Negeri, mengeluarkan surat dengan nomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 terkait informasi pengadaan aparatur sipil negara (ASN) 2016.
Dalam surat yang ditandatangani Yuddi pada 25 Juli, itu menyatakan bahwa pemerintah pada 2016 ini membatasi penerimaan pegawai baru dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan, guru garis depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan THL-TB penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian setelah lulus seleksi dengan sistem computer assited test (CAT).
Selain itu, lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya tertunda, serta Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) juga mendapat pengecualian.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Badrun yang dikonfirmasi terkait surat informasi pengadaan ASN 2016, itu menyatakan bahwa pengecualian yang diberikan kepada Kaltara tidak lepas dari upaya Gubernur Irianto Lambrie menginginkan agar moratorium CPNS tidak diberlakukan di provinsi ke-34 ini. “Alhamdulillah ada tiga provinsi yang akan dialokasikan formasi CPNS pada tahun 2016 ini, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah otonomi baru,” ujar Badrun, Jumat (29/7).
Tak hanya mendapat pengecualian, Badrun juga menyatakan bahwa Kemenpan-RB menginginkan Kaltara sebagai pilot project penataan birokrasi yang berintegritas. “Ini ada SMS dari teman-teman Kemenpan-RB bahwa di Kaltara nantinya akan menjadi pilot project,” ujarnya.
Secara teknis, lanjutnya, pemprov telah melakukan input data terkait jumlah dan alokasi pegawai yang dibutuhkan. “Kemarin sudah ada data-datanya terkait kuota formasi yang diajukan, hanya saja tinggal tindak lanjut daripada data-data itu. Mudah-mudahan ajuan kita dapat terpenuhi semuanya,” tambahnya.
Dirinya juga bersyukur karena provinsi yang notabene merupakan daerah perbatasan mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Terutama dalam kebutuhan sumber daya manusia dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kualifikasi dan organisasi yang dapat terwujudkan sesuai dengan Nawacita Presiden. “Kami mengharapkan formasi-formasi yang diusulkan bisa menampung bagi para alumni atau lulusan yang ada di Kalimantan Utara,” imbuhnya.
Untuk memprioritaskan masyarakat Kaltara dalam penerimaan CPNS, Badrun menyatakan akan dibahas lebih lanjut dan dirapatkan bersama Gubernur. “Tujuannya agar peluang ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kaltara secara maksimal,” ujarnya. (HUMAS KALTARA/ags)
Demikian info yang dapat admin share sebagaimana dikutip dari laman resmi menpan.go.id. Semoga bermanfaat, terima kasih dan wassalam.
Baca juga: Belanja Pegawai di Bawah dari 30 Persen, Kaltara Masih Bisa Rekrut CPNSBadrun juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan Sekretaris Kemenpan-RB agar diberikan arahan lebih lanjut. Namun untuk menyusun kualifikasi dan formasi diyakini Badrun tidak membutuhkan waktu lama. Pasalnya, analisis jabatan telah dilakukan, begitu pula usulan telah disampaikan kepada Kemenpan-RB.
Tak hanya mendapat pengecualian, Badrun juga menyatakan bahwa Kemenpan-RB menginginkan Kaltara sebagai pilot project penataan birokrasi yang berintegritas. “Ini ada SMS dari teman-teman Kemenpan-RB bahwa di Kaltara nantinya akan menjadi pilot project,” ujarnya.
Secara teknis, lanjutnya, pemprov telah melakukan input data terkait jumlah dan alokasi pegawai yang dibutuhkan. “Kemarin sudah ada data-datanya terkait kuota formasi yang diajukan, hanya saja tinggal tindak lanjut daripada data-data itu. Mudah-mudahan ajuan kita dapat terpenuhi semuanya,” tambahnya.
Dirinya juga bersyukur karena provinsi yang notabene merupakan daerah perbatasan mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Terutama dalam kebutuhan sumber daya manusia dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kualifikasi dan organisasi yang dapat terwujudkan sesuai dengan Nawacita Presiden. “Kami mengharapkan formasi-formasi yang diusulkan bisa menampung bagi para alumni atau lulusan yang ada di Kalimantan Utara,” imbuhnya.
Untuk memprioritaskan masyarakat Kaltara dalam penerimaan CPNS, Badrun menyatakan akan dibahas lebih lanjut dan dirapatkan bersama Gubernur. “Tujuannya agar peluang ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kaltara secara maksimal,” ujarnya. (HUMAS KALTARA/ags)
Demikian info yang dapat admin share sebagaimana dikutip dari laman resmi menpan.go.id. Semoga bermanfaat, terima kasih dan wassalam.
Thanks for reading Ini Dia, Daerah yang Dikecualikan Dalam Moratorium Penerimaan CPNS | Tags: CPNS Moratorium
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »
0 komentar on Ini Dia, Daerah yang Dikecualikan Dalam Moratorium Penerimaan CPNS
Post a Comment